“Konsep Perencanaan Strategik dengan Perencanaan Partisipasi sebagai Perwujudan Pengentasan Daerah Tertinggal dengan membangun Potensi Desa di Daerah Tertinggal”

“Konsep Perencanaan Strategik dengan Perencanaan Partisipasi sebagai Perwujudan Pengentasan Daerah Tertinggal dengan membangun Potensi Desa di Daerah Tertinggal”

Oleh: Zeji Mandala, UGM

(ditulis berdasarkan hasil Kerja Praktik di Kementerian BAPPENAS Direktorat Kawasan Khusus Daerah Tertinggal)

            Berbicara nomenklatur berkenaan Daerah Tertinggal tentu saja berbicara pula pembangunan potensi desa. Daerah Tertinggal atau sering disebut “DATING” merupakan daerah kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional. Penetapan daerah tertinggal menggunakan pendekatan 6 (enam) kriteria dasar yaitu: perekonomian  masyarakat, sumberdaya manusia, prasarana (infrastruktur), kemampuan keuangan  lokal (celah fiskal), aksesibilitas, dan karakteristik daerah yang dalam hal ini sebagai indikator permasalahan yang ada di Daerah Tertinggal.

            Adapun beberapa contoh konkrit permasalahan mendasar daerah tertinggal dari hasil pengolahan  data kuantitatif penulis, yang bersumber pada olah data PODES (Potensi Desa) dan analisis tahun 2011 sebagai berikut:

a)      Dari 183 kabupaten DATING terdapat 43 Kabupaten yang 50% desanya memiliki Rasio Elektrifikasi di bawah 50%  adalah dengan dengan Jumlah desa adalah 6234 desa.

b) Dari 183 kabupaten DATING terdapat 57 Kab yang rata-rata desanya sangat sulit mengakses puskesmas  diatas rata-rata daerah tertinggal.

c) Dari 183 kabupaten DATING terdapat 50 kabupaten yang memiliki nilai tambah industri tertinggi yang mampu dikembangkan masyarakat dengan baik.

d) Dari 183 kabupaten DATING terdapat 80 Kabupaten yang memiliki Persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas diperkeras  dibawah rata-rata daerah tertinggal (diluar Papua dan Papua Barat).

            Pembangunan Daerah Tertinggal cenderung bergantung pada pembangunan daerah maju. Keterkaitan  (Linkage) antara daerah tertinggal dan daerah maju merupakan suatu keharusan yang perlu didorong dengan melakukan kerjasama antara daerah tertinggal dengan daerah maju sehingga tolok ukur paradigma masyarakat tidak cenderung mengalami pemusatan untuk mengembangkan daerah maju saja. Daerah Tertinggal tentu saja dapat menjadi daerah maju dengan pendekatan kebijakan secara fisik, ekonomi, sosial yang berjalan secara seimbang. Akan tetapi, kebijakan tersebut pula memerlukan adanya model kolaborasi perencanaan antara Perencanaan Strategik (Strategic Planning)  dan Perencanaan Pertisipasi (Partisipatory Planning)  untuk dapat menyempurnakan  keberhasilan dalam pengentasan pembangunan daerah tertinggal.

            Adapun kolaborasi tersebut, digambarkan dalam sebuah model perencanaan yang dalam hal ini perencanaan strategik dan perencanaan partisipasi. Perencanaan Strategik (Strategic Planning) merupakan perencanaan yang dilakukan oleh pembuat keputusan yang terdiri dari masyarakat dan dibantu oleh para ahli/perencana sebagai fasilitator proses perencanaan. Hasil dari Perencanaan Strategik biasanya hasilnya rencana menyeluruh seperti Rencana Pengembangan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja (RENJA) Kementerian/Lembaga dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas. Perencanaan Strategik sekarang ini sudah diterapkan di Indonesia khususnya dalam pembangunan daerah tertinggal. Akan tetapi, hanya memperhitungkan sumber daya yang tersedia dengan membuat skala prioritas yang di perlukan dalam pengentasan daerah tertinggal dari hasil isu-isu yang berkembang dimasyarakat. Namun, alhasil belum menyentuh kebijakan pada potensi desa yang akan dikembangkan. Sebagai contoh masih lemahnya konektivitas antar desa di daerah tertinggal seperti: Minimnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan sulitnya aksesibilitas yang menimbulkan aplikasi IPTEK terhambat sehingga terjadinya disparitas antar wilayah di daerah tertinggal dan daerah maju.

            Sedangkan Perencanaan Partisipatori (Partisipatory Planning) merupakan perencanaan yang dilakukan oleh pembuat keputusan dilakukan oleh masyarakat/pihak-pihak terkait (stakeholders) dan perencana sebagai fasilitator dengan proses perencanan melakukan kesepakatan antara pembuat keputusan. Hasil dari perencanaan partisipatori adalah berupa kesepakatan-kesepakatan dari masyarakat dengan stakeholders lain untuk melihat kondisi langsung permasalahan yang terjadi di masyarakat. Sekarang ini di Indonesia Perencanaan partisipatori belum sempurna dilaksanakan, hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya di daerah tertinggal desa-desa yang memiliki potensi alam untuk dikembangkan secara optimal seperti potensi pertambangan, pertanian industri dsb. Akan tetapi masih belum dikembangkan secara maksimal oleh masyarakat dengan hanya masih menonjolkan kebijakan-kebijakan pembangunan Infrastruktur dari pemerintah yang dalam hal ini termasuk ke dalam  Perencanaan Strategik. Melihat kondisi permasalahan daerah tertinggal diatas secara keilmuan perencanaan wilayah belum saling berhubungan secara Integrasi dan Kolaborasi yang baik di dalam membangun daerah tertinggal.

            Dari definisi di atas bahwa diperlukan adanya kolaborasi perencanaan yang dalam hal ini adalah kolaborasi yang terintegrasi antara perencanaan strategik dan perencanaan pertisipasi. Adanya kolaborasi perencanaan  khususnya antar agen pengambil keputusan  harapannya dapat menyelesaikan tugas-tugas yang lebih baik ketika bekerja sama dengan agen lain (Durfee, 2001).

             Salah satu pendekatan yang dilaksanakan dengan fokus pada perencanaan dan bagaimana dapat memperpanjang menjadi sebuah lingkungan terencanakan dengan baik. Pendekatan ini biasanya disebut sebagai kolaborasi perencanaan  karena menempatkan masalah dan membentuk rencana yang kompeten sebagai tujuan akhir. Meskipun dalam beberapa kasus tujuan dari agen adalah untuk membentuk rencana pusat (rencana induk), akan tetapi lebih umum tujuannya dari bagian-bagian yang didistribusikan untuk rencana pengembangan yang dilakukan bersama-sama dengan mengeksekusi secara koheren (berhubungan) dan efektif.  Oleh karena itu, dalam perencanaan kolaborasi maka agen biasanya saling bertukar informasi rencana  sehingga saling memperbaiki dan merevisi sampai mereka cocok dan menghasilkan kesepakatan yang baik.

            Pendekatan lain telah dimulai dengan penekanan pada masalah pengendalian dan koordinasi tindakan beberapa agen dalam lingkungan bersama. Pendekatan ini biasanya disebut perencanaan partisipatori. Dari perspektif agen individu, tujuan negosiasi atas kegiatan yang direncanakan tidak untuk membentuk rencana kolektif, akan tetapi untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan lokal agen dapat terpenuhi dengan baik.  Penekanannya adalah pada kerjasama  (kooperatif) diantara agen, sehingga masing-masing agen perlu memberikan informasi yang cukup kepada orang lain untuk meyakinkan mereka agar dapat terakomodasi pilihannya.  Adapun model alur dari Kolaborasi perencanaan dibawah ini:

Gambar Model Alur Kolaborasi Perencanaan

            Dengan demikian, Perencanaan Daerah Tertinggal dalam suatu  wilayah yang di dalamnya terdapat beberapa agen yang memiliki rencana lokal masing-masing dan biasanya terjadi inheren dalam suatu wilayah maka perlu adanya kolaborasi peencanaan  dari masing-masing agen untuk tercapainya perencanaan pusat yang aplikatif dan bersifat berkeadilan (equity) bagi masyarakat dengan wujud koordinasi/komunikasi, negosiasi dan pengendalian diantara masing-masing agen dalam suatu  wilayah di daerah tertinggal tersebut.

Sumber Referensi:

  1. Buku Rangkuman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010.
  2. Buku Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT).
  3. Data Potensi Desa (PODES) dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2011
  4. Mata kuliah Proses Perencanaan Prof. Achmad Djunaedi., Ph.D tahun 2011 tentang Ragam Pendekatan Proses Perencanaan.

Narator : Zeji Mandala Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Gadjah Mada (UGM) semester 6 dan Penerima Beasiswa Unggulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Program Sarjana Tahun 2011-2013 (ISR).

Pos ini dipublikasikan di Tak Berkategori. Tandai permalink.

2 Balasan ke “Konsep Perencanaan Strategik dengan Perencanaan Partisipasi sebagai Perwujudan Pengentasan Daerah Tertinggal dengan membangun Potensi Desa di Daerah Tertinggal”

  1. Ikhlas Mochtar B berkata:

    sy masyarakat yg ingin mrencanakan desa saya menjadi desa yang produktif akn kaya alam ….. namun demikikian sy belum tahu cara menyusun dokumen rencana pengembangan masyarakat …mohon petunjuknya…..trim

    • zejimandala berkata:

      Ihsan, klw cara legal untuk menyusun dok Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM desa) di Permendagri no 66 tahun 2007 (bisa download).
      Namun tidak spesifik ke Rencana Pengembangan Masyarakatnya.
      Klw buku terori PM ada di perpus PWK/PKD kebetulan sy ndak punya soft filenya:
      1. Friedmann, J. (1992) Empowerment: The Politics of Alternative Development. Cambridge MA: Blackwell.
      2. Arnstein, S.R. (1969) “A Ladder of Citizen Participation.” Dalam AIP Journal, July, 1969.

      Mungkin nanti bisa didialogkan antara peraturan sm teori yang mendasari.
      Matur nuwun.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s